HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
A. Pengertian
Hak dan Kewajiban
Hak adalah sesuatu yang mutlak dan penggunaannya
tergantung pada kita sendiri. Contoh:hak mendapatkan pengajaran , hak
mendapatkan perlindungan hukum.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab . contoh: melaksanakan tata tertib di kampus,melaksanakan tugas
yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya.
B.Hak dan
Kewajiban dalam UUD 1945 Pasal 30
1.Menyebutkan
tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara .
2.Menyebutkan
usaha pertahanan dan keamanan rakyat.
3.Menyebutkan
tugas TNI sebagai “mempertahankan , melindungi,dan memelihara kutuhan dan kedaulatan
negara”.
4.Menyebutkan
tugas POLRI sebagai”melindungi,mengayomi,melayani masyrakat,dan menegakkan
hukum”.
5.Menggariskan,
susunandan kedududkan ,hubungan kewenangan TNI dan polri dalam menjalankan
tugas,serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, di atur
dengan undang-undang.
C.Pengertian
warga negara dan kewarganegaraan
1.Warga
negara
Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan
rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Istilah warga negara merupakan
terjemahan kata citizen (bahasa Inggris) mempunyai arti :
· Warga
negara
· Petunjuk
dari sebuah kota
· Sesama
warga negara, sesama penduduk, orang setanah air
· Bawahan
atau kawula
Diantara empat
terjemahan kata citizen yang lazim digunakan adalah warga negara, agar dapat menunjukkan hubungan yang sederajat antar warga dengan negaranya. Dalam
hubungan antara warga negara dengan negara, warga negara mempunyai
kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara mempunyai
hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Penduduk adalah
orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada disuatu wilayah negara dibedakan menjadi penduduk
dan non penduduk. Penduduk negara juga dibedakan menjadi warga negara dan orang
asing/bukan warga negara.
Menurut UUD 1945,
negara melindungi segenap panduduk, misalnya dalam pasal 29(2) disebutkan
“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Dibagian lain UUD 1945 menyebutkan hak-hak khusus untuk warga negara, misalnya
dalam pasal 27(2) menyebtkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan pasal 31(1) menyebutkan
“tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.
2.Kewarganegaran
Menurut penjelasan dari pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang
No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan
diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya
kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Menurut UUKRI,
kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara.
Pengertian warga negara dibedakan menjadi 2 yaitu :
a.Kewarganegaraan
dalam arti yuridis dan sosiologis
Kewarganegaraan dala arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan
hukum antara orang-orang dengan negara.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan
ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan
keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
b.Kewarganegaraan
dalam arti formil dan materiil
Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat
kewarganegaraan.
Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum
dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
D.Kedudukan
warga negara dalam negara
1.Penentuan
warga negara
a.Penentuan
kewarganegaraan berdasarkan pada sisi kelahiran
Asas Ius Soli
“ menyatakan bahwa
kewarganegaraan seseoarng ditentukan dari tempat dimana orang tersebut
dilahirkan”.
Asas Ius Sanguinis
“menyatakan bahwa
kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang
tersebut”.
b.Penentuan
kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan
Asas kesatuan hukum / asas persamaan hukum
Asaa persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami / istri.
2.Warga
negara Indonesia
Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi earga
negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
a)Yang
menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b)Penduduk
ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia
c)Hal-hal
yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.
Penduduk
Indonesia berdasarkan indische Staatregeling 1927 pasal 163,
dibagi 3, yaitu :
a.Golongan
Eropa, terdiri atas :
1 1 )Bangsa
Belanda
2) Bukan
bangsa Belanda tetapi dari Eropa
3) Perang
bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa
b.Golongan
Timur Asing, terdiri atas :
1)Golongan
Tionghoa
2)Golongan
Timur Asing bukan Cina
c.Golongan
Bumiputra atau Pribumi, terdiri atas :
1)Orang
Indonesia asli dan keturunannya
2)Orang
lain yang menyesuaikan diri
3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar